SBY
Bisnis Indonesia 21 Mar, 2004
Berita karnaval kendaraan hias oleh para parpol peserta Pemilu sebagai tanda dimulainya pelaksanaan kampanye, di mana semua partai secara bersama-sama beriringan dengan damai dan meriah, hampir-hampir tak menarik perhatian publik.
Perhatian publik dan media lebih dihebohkan dengan berita perseteruan Presiden Megawati, yang komentar-komentarnya disampaikan suaminya Taufik Kiemas, dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tulisan ini sama sekali tidak mencoba menilai siapa yang buruk dan yang baik, tetapi lebih mencoba menganalisa aspek komunikasi publiknya. Kasus ini sangat menarik jika meninjau para pelakunya adalah Presiden RI, suami Presiden, dan Menko Polkam. Dalam suatu bingkai situasi dan kondisi berebut peluang kursi Presiden 2004.
Menurut informasi media, setelah merasa cukup lama dikucilkan dari Kabinet, SBY akhirnya mengundurkan diri, Kamis (11/3) lalu. Pengunduran dirinya itu disampaikan dalam keterangan pers yang diliput sekitar 100 wartawan dalam dan luar negeri dalam suasana yang sangat emosional. Walaupu berkali-kali SBY mengatakan Ia tidak emosional, tapi lensa-lensa kamera media dengan jelas dapat menyampaikan pemandangan ke publik, baik local maupun internasional.
Dalam penjelasannya, SBY mengatakan, keputusan untuk melepas kursi Menko Polkam itu agar kinerja Kabinet Gotong Royong dan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak terganggu. SBY juga mengungkapkan, sebelum menyerahkan surat resmi pengunduran diri, ia telah mengajukan surat untuk bertemu langsung dengan Presiden untuk mengklarifikasi statusnya.
Menurut media sampai saat ini Presiden tak pernah menjawab surat SBY tadi. Tetapi ia telah memilih untuk menerima pengunduran diri SBY, dan menunjuk Mendagri Hari Sabarno sebagai Menko Polkam ad interim.
Selain episode pengunduran diri SBY, episode lain yang menarik dari drama ini ketika sebelumnya Taufik Kiemas, dalam kapasitasnya sebagai suami Presiden, terpancing emosinya ketika dicegat wartawan dan ditanyai tentang informasi bahwa SBY tidak pernah lagi diajak rapat kabinet. Taufik mengatakan sikap SBY seperti anak kecil – “ngambek, karena tak diajak bermain.”
Dalam perspektif komunikasi, kasus pengunduran diri SBY dan perseteruannya dengan Taufik Kiemas, menarik didiskusikan. Apa yang dilakukan SBY, dengan tampil di TV membawakan iklan layanan masyarakat bertema ‘Dengarlah Suara Rakyat’, pada batas tertentu dapat dipersepsikan publik sebagai mencuri start kampanye. Pasalnya, meski dalam iklan tersebut, SBY tampil dalam kapasitassebagai Menko Polkam, tapi publik sudah paham bahwa ia dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Demokrat.
Pengunduran diri SBY ini bagi banyak kalangan – termasuk, barangkali, Taufik Kiemas – dapat dipersepsikan sebagai upaya SBY untuk menggembosi Megawati. SBY dapat dianggap memanfaatkan media, saat sedang sepi isu. Sehingga, berita pengunduran SBY di media massa jauh lebih “Heboh” ketimbang berita awal kampanye.
SBY juga dianggap mencoba mengoptimalkan celah yang memungkinkannya untuk memenangi Pemilu 2004. Apalagi, bagi banyak kalangan – khususnya kelompok nasionalis -- figur SBY memang dinilai lebih berkarakter, berwibawa, ngayomi dan cerdas, serta bebas KKN, ketimbang lawan-lawannya.
Dan, sayangnya Taufik Kiemas terprovokasi dengan manuver tadi. Taufik semakin dalam tergiring pada sikap yang amat protektif terhadap Megawati dan mengambil posisi seolah-olah dia adalah juru bicara Presiden Megawati, saat tampil dalam sebuah acara talk show yang disiarkan secara langsung oleh sebuah televisi swasta.
Sebagai seorang negarawan, sangat disayangkan SBY yang menjabat Menko Polkam, memilih berbicara kepada pers, ketimbang menanyakan langsung kepada Presiden soal pengucilan dirinya dari Kabinet.
SBY, barangkali terbawa oleh ambisinya sebagai calon presiden (yang berarti menjadi kompetitor Megawati), juga tak pantas mencuri start dengan tampil dalam iklan ‘Dengarlah Suara Rakyat’ tadi. Tak heran, kalau banyak yang menilai SBY tak konsisten. Tapi, penilaian itu akhirnya memang dijawab tuntas oleh SBY dengan mengundurkan diri.
Sampai di sini, saya tak bermaksud menilai siapa yang benar, atau siapa yang salah. Tapi, rasanya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus SBY vs Taufik Kiemas dan Megawati tadi. Pertama, banyak negarawan kita yang ternyata belum paham betul, betapa pentingnya komunikasi. Saling diam antara Megawati dan SBY – ketika di antara mereka merasa ada persoalan – sungguh sebuah sikap yang tak bisa dibenarkan. Ini perlu digaris-bawahi, sebab mengelola negara sama sekali berbeda dengan mengelola partai.
Mengelola negara menyangkut hajat hidup ratusan juta rakyat. Jadi tak bisa dianggap main-main.
Tapi, tampaknya budaya ewuh pakewuh -- yang dalam banyak studi komunikasi memang ditengarai sebagai salah satu penghambat terjadinya komunikasi yang baik – ternyata masih amat kental, dan susah dihilangkan. Bahkan, di kalangan pejabat negara yang seharusnya bisa bersikap lebih realistis, lebih mengandalkanpemikiran yang jernih, ketimbang mengedepankan emosi dan ego yang berlebihan.
Sementara, statement emosional yang dilakukan Taufik Kiemas kepada pers juga kurang pada porsinya. Sebagai seorang tokoh masyarakat, ia mestinya bisa lebih menahan diri, ketika istrinya – yang kebetulan menjabat sebagai Presiden – didera persoalan kenegaraan. Kekeliruan menempatkan diri seperti yang dilakukan Taufik ini juga salah satu faktor penting terjadinya miss communication.
Kedua, pengunduran diri SBY yang oleh beberapa pengamat dinilai, karena ‘trauma’ nyaris serupa yang pernah dialaminya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu, 1 Juni 2001, SBY juga dicopot di tengah jalan dari jabatannya sebagai Menkopolsoskam oleh Presiden Wahid, dan digantikan oleh Agum Gumelar.
Coba kita renungankan sejenak, apa kira-kira persepsi publik Indonesia dengan semua episode-episode yang ada tadi? Dan kira-kira apa pula persepsi publik internasional tetang hal ini? Sayang kan, hal ini sama-sama berdampak buruk baik bagi kubu Mega, kubu SBY, dan juga Negara kita tercinta ini.
