Pembunuhan Karakter BI

Oleh Christovita Wiloto
Managing Partner
Wiloto Corp. Asia Pacific
http://www.wiloto.com/

Bank Indonesia (BI) selama 5 tahun ini cenderung tenang dan stabil, bahkan Gubernurnya sempat diakui dunia sebagai Best Central Banker dan mendapat Bintang Mahaputra Utama dari Presiden. Jika dibandingkan dengan sebelum tahun 2003, dimana pada masa itu BI sangat bergejolak, begitu banyak masalah dan berbagai skandal, setelah tahun 2003 BI cenderung solid, hampir tanpa masalah yang berarti.

Bahkan di awal tahun 2007 lalu Indonesia bisa mengembalikan stabilitas makro ekonomi paska gejolak harga minyak di akhir 2005 dan dampaknya pada nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Sedangkan di sisi pertumbuhan ekonomi, untuk pertama kalinya sejak krisis Asia, pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai diatas 6% pertahun yaitu 6,3% di 2007.

Kondisi positif ini mendadak berubah dengan ledakan kasus aliran dana BI yang dianggap tidak wajar ke oknum-oknum anggota DPR dan penegak hukum.

Ceritanya semakin menjadi seru ketika KPK secara serta merta menetapkan Gubernur dan 2 pejabat BI sebagai tersangka. Tidak sampai di situ saja, bahkan kemudian 2 pejabat tersebut ditahan dan tak kurang dari 16 pejabat, mantan pejabat dan pejabat di lingkungan BI pun dicekal.

Semua kejadian ini menjadi semakin seru untuk diamati dengan seksama, karena terjadi bertepatan dengan habisnya masa jabatan Gubernur BI dan dimulainya proses pemilihan Gubernur BI yang baru. Tentu elite dan masyarakat dapat merasakan kentalnya aroma politik di kasus BI ini. Apalagi ketika dikaitkan dengan suhu politik menjelang Pemilu 2009, yang merupakan perhelatan politik yang tentu saja membutuhkan sangat banyak dana.

Banyak kalangan mengatakan bahwa BI merupakan target politik yang sangat empuk, persis seperti domba putih gemuk yang mudah digiring ke pembantaian. Nampaknya idiom ini tidak berlebihan, karena terbukti sampai sekarang hanya BI saja yang diserang secara bertubi-tubi. Mulai dari penetapan sebagai para tersangka, pihak yang diperiksa, ditahan dan dicekal. Sementara dari pihak oknum-oknum DPR dan Penegak Keadilan hampir tidak ada yang tersentuh.

Skenario Penghancuran

Aliran dana BI ke oknum-oknum DPR dan penegak hukum pada tahun 2003 sebesar Rp 100 milyar, memang sangat mengusik rasa keadilan rakyat, terutama di tengah era reformasi ini. Namun sebagian pejabat pemerintah, badan dan lembaga yang pernah berurusan dengan DPR dan penegak hukum sangat maklum dengan kondisi ini.

Seorang rekan dari pemerintahan pernah bercerita bahwa setiap kali berurusan dengan DPR, maka departemennya selalu harus menyediakan budget khusus untuk para oknum DPR. Mulai dari urusan hearing sampai masalah undang-undang, jika tidak, maka urusan akan menjadi rumit. Bahkan proses undang-undang pun bisa disandera. Menurutnya kejadian ini dialami oleh hampir seluruh departemen, badan, lembaga dan perusahaan yang berurusan dengan DPR. Melihat konteks ini, maka sebagian elitepun mengatakan bahwa kasus BI ini sangat dicari-cari.

Berbagai skenario dibalik kasus BI ini beredar di antara elite dan masyarakat, salah satunya adalah bahwa kasus ini sengaja diledakkan sebagai sebuah upaya Character Assassination alias pembunuhan karakter terhadap BI. Baik Gubernur yang sedang menjabat, Burhanuddin Abdullah, maupun jajaran BI secara menyeluruh.

Skenario ini dilakukan agar persepsi publik tentang BI menjadi sedemikian rupa buruknya, seolah-olah BI sangat bobrok, sehingga dengan mudah dapat dilakukan justifikasi alias pembenaran untuk melakukan "cleansing" terhadap BI. Upaya pembersihan atau "cleansing" terhadap seluruh jajaran BI dari Gubernur, Deputi Gubernur sampai jajaran pelaksananya akan dengan mudah dilakukan. Untuk kemudian akan banyak orang-orang dari pihak luar BI akan "ditanamkan" di jajaran BI.

Langkah selanjutnya dari skenario ini, seperti dengan mudah kita tebak, adalah menguasai BI untuk kepentingan logistik pemilu 2009.Semoga skenario ini tidak benar dan tidak pernah terjadi, karena jika ini terjadi, maka resiko yang harus ditanggung rakyat sangatlah besar. Terutama resiko ekonominya.

Rakyat Dirugikan

Seperti kita sadari, bahwa BI adalah pertahanan moneter dan perbankan bangsa Indonesia, jika BI lemah atau diobok-obok atau diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka dapat dipastikan bahwa sistem moneter dan perbankan bangsa Indonesia menjadi sangat lemah dan mudah dihancurkan.

Masih jelas diingatan kita akan krisis ekonomi yang meluluh lantakan Indonesia pada 1997, dampaknya pun sampai saat ini masih sangat terasa. Tingkat kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap sistem perbankan Indonesia pun sampai kini belum pulih benar seperti sebelum krisis 1997.

Kondisi BI tidak bisa dianggap sepele, karena efek multipliernya sangat dahsyat. Kondisi moneter dan perbankan yang tergoncang, akan dengan mudah menggoncangkan dunia bisnis di Indonesia secara menyeluruh. Goncangan di dunia bisnis serta merta akan menggoncangkan perekonomian rakyat yang sebagian besar sebagai pekerja dan buruh.

Goncangan di bidang ekonomi, persis seperti krisis 1997, bisa dengan mudah menggoncang bidang sosial, politik dan keamanan negara.Sampai di sini, siapakah yang paling dirugikan dari manuver politik tingkat tinggi ini? Rakyat, sekali lagi rakyat Indonesia-lah yang harus menanggung resikonya.

Dalam kondisi ekonomi yang sangat mengkuatirkan, di mana harga-harga kebutuhan pokok dan BBM melambung tinggi, aliran listrik yang semakin sering mati, maka politisasi BI ini akan mempercepat proses hancurnya perekonomian nasional.

Ketika setiap orang yang semestinya bertanggung jawab dengan masalah ini makin tidak peduli, maka kontrol sosial dari masyarakat yang merupakan silent majority sangatlah diperlukan. Silent majority di Indonesia masih cukup jernih dalam memandang masalah dan masih mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar di atas kepentingan kelompok yang sempit.

Strategi Energi Indonesia

Bisnis Indonesia http://www.bisnis.com/

Oleh:
Christovita Wiloto
CEO & Managing Partner
Wiloto Corp. Asia Pacific

http://www.wiloto.com/
http://www.strategic-indonesia.blogspot.com/
http://iye.wiloto.com/

Prediksi badan riset Department of Energi AS pada tahun 1980-an bahwa harga minyak dunia dapat mencapai US$ 100 per barrel, mendekati kenyataan pada akhir 2007 ini.

Meskipun Indonesia adalah salah satu anggota OPEC, tetapi jumlah impor minyak kita terus meningkat. Hal ini sudah terjadi sejak 1990-an. Ekspor minyak dan gas Indonesia pada tahun 2005 lebih dari 19,231 juta USD, sementara impor minyak dan gas lebih dari17,457,7 juta USD. Pada tahun 2006 ekspor minyak dan lebih dari 21,209,5 juta USD, sementara impor minyak dan gas lebih dari 18,962,9 juta USD. Sementara pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2007 lebih dari 13,439,2 juta USD, sedangkan impor minyak dan gas lebih dari 12,824,7 mil USD.

Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir mendapat tantangan berbagai pihak karena khawatir resiko yang dapat mengancam manusia dan kerusakan lingkungan hidup yang serius.

Pelaksanaan Program pengalihan konsumsi minyak tanah rumah tangga yang berrsubsidi ke pemakaian gaspun masih tersendat-sendat.

Sementara rapor pemerintahan SBY-JK dalam masa tiga tahun ini tidak juga menunjukan kemajuan disektor penciptaan lapangan kerja, jumlah rakyat miskinpun semakin bertambah. Sehingga kondisi inipun dengan mudah menghapus berbagai keberhasilan pemerintah dibidang lain, yang mungkin saja ada, di mata rakyat.

Setelah era Suharto, belum ada lagi presiden Indonesia yang melakukan kebijakan yang cukup signifikan bagi rakyat Indonesia. BJ Habibi dikenang dengan lepasnya Timor Timur. Gus Dur dikenang karena gaya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) nya. Megawati dikenang dengan kiat “melempar kesalahan” kepada rezim Suharto, sambil melepaskan Indosat dan aset-aset strategis negara lainnya, tetapi juga sukses menyelenggarakan pemilu pertama secara demokratis.

Terlepas dari “dosa-dosa” Suharto yang sulit dibuktikan secara hukum, bagi kalangan bawah Suharto dikenang dengan harga BBM termurah di Asia (kecuali Brunei), beras murah dan sebagai “pemimpin” Asean di zamannya. Kemanjaan masyarakat menikmati BBM murah selama Suharto berkuasa, menjadi batu sandungan dan bola panas bagi presiden-presiden Republik Indonesia berikutnya.

Megawati mencoba menaikkan harga BBM secara bertahap, tetapi laju kenaikannya kalah cepat dengan kenaikan harga minyak dunia. Akibatnya Megawati tidak berani memainkan bola panas itu menjelang pemilu tahun 2004, agar tidak “terbakar” situasi politik, sosial, budaya dan keamanan Indonesia.

Kiat ini tidak sukses sepenuhnya karena pada putaran akhir persaingan pada pemilu, Megawati kalah, dan perolehan kursi PDIP di DPR berada dibawah Golkar. Megawati mengalami Double lost.

Duet presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hanya beberapa waktu setelah resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, langsung mengambil resiko menetapkan kenaikan harga BBM 50 - 100% lebih, dengan alasan untuk mengejar ketertinggalan dari kenaikan harga minyak dunia. Suatu kebijakan yang sangat pahit dan tidak populer ini akhirnya menuai kecaman dimana-mana.

Mengapa duet pilihan langsung rakyat ini berani? Alasannya selain ingin menyehatkan APBN, sebetulnya secara perhitungan resikonya cukup tepat. Pertama-tama sesuai konstitusi, artinya pasangan ini legitimasinya sangat kuat, karena pilihan langsung rakyat dan sangat sulit dijatuhkan oleh DPR. Kedua TNI-Polri loyal terhadap pemerintah (Panglima TNI dipertahankan tetap menjabat sedangkan Kapolri, Da’i Bachtiar yang terkesan pro Megawati diganti, sementara Kasad juga kemudian diganti). Ketiga, kesan timbul bahwa “kesalahan” menunda kenaikan harga BBM ada dipundak Megawati yang ingin memenangkan pemilu.

Tetapi skenario menyehatkan APBN ini, rontok dalam tahun ketiga era duet SBY-JK. Hal ini terjadi karena kembali lagi kenaikan harga minyak dunia semakin liar tak terkendali. Semua ini terjadi diluar kapasitas Indonesia untuk ikut mempengaruhinya. Dan gagalnya SBY-JK mengkomunikasikan hal strategis ini kepada seluruh rakyat dengan jelas dan mudah dimengerti.

Berbagai kebijakan OPEC sendiri juga tidak mampu mempengaruhi kondisi ini dengan signifikan. Berbagai alasan dikemukakan sebagai penyebab kenaikan yang diluar kendali ini. Salah satu alasan klasik adalah politik luar negeri Amerika Serikat yang agresif di berbagai belahan dunia terutama dikawasan Timur Tengah. Terutama ketika pecah perang Irak, maka harga minyak duniapun bergejolak.

Saat ini disebut-sebut tentang kemungkinan pecahnya perang antara Turki dengan kelompok Kurdi di Irak Utara. Sedangkan naiknya permintaan, karena datangnya musim dingin di Eropa dan AS dinilai sebagai kenaikan normal. Padahal semua itu hanya pemicu, sedangkan penyebab utamanya terletak pada strategi negara besar terutama AS dalam mengamankan ketersediaan supply minyaknya secara berkelanjutan.

Bila dicermati lebih dalam, ada sebab mendasar diluar kekuasaan manusia, yaitu terbatasnya deposit minyak. Hai ini disebabkan karena sumber energi ini tidak diperbaharui atau akan segera habis. Karena itu AS berusaha mencari dan mengeksploitasi sumber minyak dimanapun di muka bumi ini, sambil menghemat cadangan yang ada diteritorialnya sendiri.

Ketika OPEC mencoba “memanfaatkan” minyak sebagai kekuatan tawar (bargaining power) terhadap AS, AS dengan gesit segera melakukan konsolidasi, mencari sumber sumber eksplorasi baru dan hanya dalam waktu sekitar satu dasawarsa “gigi” OPEC menjadi tumpul.

Produksi minyak dari negara-negara non OPEC naik dengan signifikan, sehingga merekapun dapat berkontribusi dalam penentuan harga. Jika memakai istilah globalisasi, maka minyak menjadi salah satu komoditas sensitif dalam “permainan” negara besar dan super power yang diberi istilah eksklusif "global", sementara negara-negara lain hanya menjadi asesoris atau boneka atau pelengkap penderita.

Strategi Indonesia

Dari gambaran diatas, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Jika kita tidak ingin hanya menjadi asesoris atau boneka atau pelengkap penderita dari globalisasi, termasuk korban permainan global disektor perminyakkan. Maka Indonesia harus segera meletakkan dasar-dasar pengembangan sumber-sumber energi alternatif. Dan ini harus menjadi komitmen nasional bangsa Indonesia.

Kita jangan terbuai dengan perhitungan perhitungan ketersediaan cadangan minyak dan gas diteritorial Indonesia yang katanya masih sangat besar jumlahnya. Terbukti proses konversi minyak tanah ke gas saja tidak menjawab masalah, karena gas juga tidak terperbaharui dan akan musnah.

Sebetulnya, begitu banyak pilihan sumber energi yang telah didukung oleh berbagai riset ilmiah.

Pemerintah dapat memilih sesuai dengan potensi alam di daerah atau wilayah Indonesia masing-masing. Investasi disektor ini dalam jangka panjang akan membawa kebaikan bagi bangsa. Ada biogas, geothermal, biodiesel, energi surya, dan tenaga air yang secara alamiah sangat melimpah dan dapat dikembangkan di Indonesia.

Indonesia jangan terjebak pada pilihan tradisional, yang menyama-ratakan kondisi daerah. Jalan keluar yang ditempuh PLN selama ini selain tenaga air dan batubara adalah mesin diesel yang sangat boros BBM. Pilihan ini sudah pasti harus segera ditinggalkan.

Pilihan PLTN (nuklir) juga tidak serta merta dapat memproduksi listrik murah. Jika secara relatif PLTN sama mahalnya, mengapa Indonesia tidak mengembangkan pilihan alternatif sumber energi yang lain?

Disektor energi ini Presiden SBY dapat memutuskan kebijakan yang fenomenal, menyangkut hajat hidup masyarakat luas, dan sekaligus memberdayakan penduduk di pulau besar maupun pulau kecil dan terpencil.

Satu hal yang pasti bahwa bukan pada era SBY-JK kebijakan itu terealisasi, tetapi pilihan meletakan dasar kebijakan energi yang melibatkan komitmen nasional dan langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak akan menjadi citra positif yang ditinggalkan oleh keduanya.

Peluang ini terbuka lebar, kecuali SBY-JK hanya akan meneruskan citra presiden-presiden setelah Suharto, sebagai presiden yang "nothing special" bagi bangsa. Tidak akan terpatri dalam ingatan rakyat biasa, meskipun pemimpinnya meraih penghargaan nobel sekalipun, kalau tidak memberi manfaat langsung kepada rakyatnya.

Ditengah kesulitan menghadapi gelombang harga minyak dunia yang terus mengancam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, Presiden SBY berpeluang mengambil kebijakan fenomenal disektor energi alternatif, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam di daerah, yang menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan. Kebijakan itu akan merupakan investasi jangka panjang yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Dan pasti akan dikenang generasi-generasi mendatang dengan penuh ucapan syukur.

Rasa Sayange

Bisnis Indonesia

Oleh:
Christovita Wiloto
CEO & Managing Partner
Wiloto Corp. Asia Pacific
www.wiloto.com


Rasa sayange rasa sayang sayange
Eeee lihat Nona dari jauh rasa sayang sayange

Mana kancil akan dikejar, Ke dalam pasar cobalah cari
Masih kecil rajin belajar, Sudah besar senanglah diri

Si Amat mengaji tamat, Mengaji Qur'an di waktu fajar
Biar lambat asal selamat, Tak kan lari gunung dikejar

Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi
Kalau ada umurku panjang, Boleh kita berjumpa lagi

Beberapa waktu lalu media massa kita sempat menghebohkan lagu ''Rasa Sayange'' yang diadopsiMalaysia untuk kepentingan promosi pariwisatanya. Tentu saja mayoritas kita bangsa Indonesia langsung berteriak dan memprotesnya.

Lagu Rasa Sayange adalah lagu daerah yang berasal dari Maluku, Indonesia. Lagu ini merupakan lagu daerah yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sejak dahulu sebagai lagu pergaulan, baik di antara masyarakat Maluku, sebagai asal dari lagu ini, juga hampir di seantero Indonesia.

Jika didengarkan, lagu ini layaknya berbalas pantun yang bersahutan, sehingga memiliki banyak versi. Lirik lagu pergaulan ini biasanyu secara spontanitas, sesuai maksud dan tujuan pantun.

Sejak sekitar bulan Oktober 2007 lagu ini digunakan oleh departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu kepulauan Nusantara (Malay archipelago).

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu berusaha untuk mengumpulkan bukti otentik bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Maluku, untuk disampaikan pada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Gubernur bersikeras lagu "Rasa Sayange" adalah milik Indonesia, karena merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di Maluku sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu dianggapnya hanya mengada-ada.

Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu rakyat Indonesia. Kini bukti tersebut telah ditemukan. 'Rasa Sayange' diketahui direkam pertama kali di Lokananta, Solo, Indonesia, tahun 1958.

Ini bukan kejadian yang pertama kali, sebelumnya Malaysia sudah mematenkan motif batik parang asli Yogyakarta. Selain itu untuk kepentingan pariwisatanya Malaysia juga sudah mematenkan sate, jamu dan layang-layang. Tidak tanggung-tanggung Malaysia memberangkatkan astronotnya dengan tema ''Batik in Space''.

Untuk menghindari tindakan saling mengklaim karya budaya, inventarisasi warisan budayapun kini menjadi keharusan. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Matallata, pun menandatangani nota kesepahaman Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Warisan Tradisional Milik Bangsa Indonesia.

Dengan nota tersebut, maka dimulailah inventarisasi warisan budaya secara resmi, agar negara lain tidak mengklaim warisan budaya Indonesia.

Over Acting

Semenjak krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Malaysia kerap menganggap rendah bangsa Indonesia, antara lain dengan memanggil warga Indonesia dengan sebutan yang melecehkan "Indon", merazia warga Indonesia, mematenkan budaya Indonesia.

Kondisi ekonomi Malaysia yang kini relatif lebih baik ketimbang kita, membuat mereka cenderung over acting. Mereka kerap kali memiliki persepsi bahwa semua orang Indonesia sama dengan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang membantu di rumah-rumah mereka.

Selain itu Malaysia sangat ambisi untuk mencoba mengambil alih pimpinan Asean dari tangan Indonesia.

Sebetulnya rakyat Malaysia memiliki minder kompleks terhadap Indonesia, perasaan rendah diri, layak seorang adik terhadap kakaknya.

Generasi muda Malaysia sangat akrab dengan Peter Pan, Sheila On Seven, Ungu, Raja, Krisdayanti dan banyak artis-artis Indonesia lainnya.

Mereka memuja para artis kita. Radio-radio Malaysia selalu memutar lagu-lagu Indonesia. Demikian juga televisinya, penuh dengan sinetron Indonesia. Temu fans dengan artis Indonesia di Malaysia selalu penuh sesak.

Saat ini Malaysia juga sangat dipusingkan dengan keberadaan 3 juta warga negara Indonesia di Malaysia. Ini adalah angka yang sangat besar dan sangat mempengaruhi politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan Malaysia.

Padahal, awalnya ratusan ribu hingga jutaan TKI sengaja dimasukkan ke Malaysia memenangkan UMNO -- parpol terbesar di Malaysia. Mereka benci tapi rindu kepada para TKI. Maklum tanpa TKI, Malaysia lumpuh. TKI menguasai hampir semua bidang pekerjaan di Malaysia. Mulai dari perkebunan, pembantu rumah tangga hingga pekerja konstruksi.

Pada awal tahun 2005, Malaysia pernah memulangkan TKI secara besar-besaran lantaran jiran kita itu bersengketa soal Blok Ambalat. Namun, jutaan TKI itu kemudian dipanggil lagi -- baik secara legal maupun illegal -- karena Malaysia sedang panen kelapa sawit, dan tidak ada yang bekerja di ladang-ladang mereka.

Tapi secara politik dan demokratisasi, Malaysia jauh ketinggalan dibanding Indonesia. Coba perhatikan, koran-koran di Malaysia, nyaris tak ada berita 'miring' soal pemerintahnya. Yang ada cuma berita keberhasilan ekonomi mereka, dan berita kriminal -- yang celakanya, didominasi oleh para "Indon".

Demokrasi, merupakan kata yang paling ditakuti pemerintah Malaysia. Mereka berusaha keras agar demokrasi yang terjadi di Indonesia tidak pernah menulari Malaysia. Itulah salah satu sebab mengapa koran-koran Malaysia hampir setiap hari gemar memuat berita-berita negatif berbau reformasi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya agar rakyatnya takut untuk memulai demokrasi.

Faktanya memang pemberitaan kita di Indonesia, kritik-kritik pedas kepada pemerintah atau pemimpin negara merupakan hal yang kini sangat lumrah. Berita-berita seperti itu, di satu sisi secara gamblang menggambarkan betapa kebebasan pers di Indonesia sudah jauh lebih maju, tapi di sisi lain memperkental citra buruk Indonesia di mata masyarakat Malaysia.

Walau demikian desakan demokratisasi di Malaysia tampaknya tidak akan bisa terbendung lagi. Cepat atau lambat, hal itu pasti melanda rakyat Malaysia.

Keberhasilan Indonesia melakukan demokratisasi kini sudah diakui dunia. Kita berhasil mendobrak dominasi Orde Baru yang berkuasa hampir seperempat abad. Sedangkan Malaysia sejak berpuluh tahun masih belum bisa lepas -- dan seolah tak berniat lepas -- dari dominasi UMNO. Malaysia seperti tak melihat alternatif untuk memilih pemimpin dari partai lain, yang mungkin bisa membawa negara itu ke kejayaan baru.

Sejak kejatuhan Soeharto Indonesia sudah memiliki empat presiden baru, yakni BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Sokarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang patut digarisbawahi dari pergantian presiden di Indonesia itu, adalah bangsa ini tetap tegar. Indonesia memang sempat terpuruk hingga ke titik paling rendah, tapi bisa bangkit kembali.

Malaysia? Saya tak terlalu yakin mereka bisa melakukan demokratisasi sebaik Indonesia. Malaysia, saya kira tak akan setegar Indonesia dalam menghadapi krisis yang hampir meruntuhkan bangsa.

Sampai di sini, kasus lagu ''Rasa Sayange'' harusnya membuka mata kita, bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara yang jauh lebih kaya dibanding Malaysia. Kita adalah negara demokrasi yang tetap berdiri kokoh.

Kita harusnya bangga dan bersyukur dengan hal itu. Dan, semua itu semestinya bisa menjadi modal bagi kita untuk menjadi jauh lebih maju.

Kita harus berani selangkah lebih maju. Bahkan harus memandang dan berpikir tiga atau empat langkah strategi ke depan. Yakinlah jika kita bisa berpikir dan bertindak bijaksana dan smart, Indonesia akan sangat berjaya, bukan hanya dibanding Malaysia namun di tengah Asia.

Spiderman

Bisnis Indonesia Jumat, 25/05/2007 08:24 WIB

oleh :

Christovita Wiloto

CEO Wiloto Corp. Asia Pacific

www.wiloto.com

"Yes, I forgive you," demikian kata Peter Parker alias Spiderman kepada Flint Marko alias The Sandman, yang memohon pengampunan.

Kesalahan persepsi di antara keduanya telah membuat pecahnya perang hebat yang sangat menghancurkan dan sia-sia. Namun, sebuah penjelasan yang dilakukan Sandman telah berhasil meluruskan persepsi yang sempat salah dan menciptakan sebuah kedamaian.

"I'm not bad. I was just in the wrong place at the wrong time," kira-kira begitulah penjelasan Sandman pada Spiderman.

Spiderman 3 merupakan sebuah film tentang superhero yang penuh dengan unsur humanis yang mendasar dari seorang pemuda bernama Peter Paker.

Peter adalah pemuda yang sangat biasa. Di episode Spiderman sebelumnya digambarkan bagaimana Peter adalah seorang mahasiswa miskin yang pernah bekerja antara lain sebagai penjual pizza. Kemudian Peter menjadi wartawan foto. Sengatan seekor laba-laba lah yang akhirnya mengubah total kehidupan Peter, dari pemuda biasa menjadi superhero.

Beruntunglah setting cerita Spiderman berada di kota New York, yang padat sekali dengan ribuan gedung-gedung pencakar langit. Bayangkan jika setting cerita Spiderman di Jakarta, maka bisa dipastikan Spiderman tidak bisa mengoptimalisasi kekuatan tali seratnya untuk bergelayutan dari satu tempat ke tempat lain. Paling-paling Spiderman bisa melakukan itu hanya di seputaran segitiga emas Sudirman-Thamrin. Selebihnya Spiderman harus berlari dan meloncat.

Yang menarik dari Spiderman 3 adalah adanya pergumulan batin seorang superhero untuk menjadi baik atau jahat. Suatu malam sesuatu yang nampak seperti meteor jatuh ke bumi, di dalamnya ternyata berisi makhluk hidup protoplasma berwarna hitam dan bersifat seperti parasit.

Makhluk tak berbentuk, seolah memiliki misi untuk membuat Peter Paker menjadi penjahat, Spiderman hitam. Walau secara visual penampilan Spiderman hitam ini lebih gagah dan macho, namun membuat siapapun yang dihinggapinya, dikuasainya menjadi bersifat sangat agresif dan berhati jahat.

Baik dan jahat

Dengan gamblang film ini menjelaskan tentang kekuatan baik dan jahat yang dapat merasuki seorang yang sama, dan di sinilah kekuatan dari film Spiderman 3.

Para kritikus Amerika memberikan ulasan yang kurang positif. Chicago Sun Times menyatakan adegannya lambat, Los Angeles Times mengatakan bergerak kurang lancar, New York Post mengkritik terlalu panjang dan rumit, sedangkan Entertainment Weekly menyebut film itu kurang terjaga alurnya.

Walau dikritik habis-habisan, ternyata Spiderman 3 mencatat box-office senilai US$29,2 juta dari debutnya di Eropa dan Asia, lebih besar dari gabungan penjualan dua film pertamanya.

Promonya sejak jauh sebelum penayangan perdana begitu membuat orang di seluruh penjuru dunia penasaran, sementara filmnya ternyata tidak mengecewakan, bahkan sangat memuaskan penontonnya.

Menurut Columbia Pictures, kisah superhero itu telah menghasilkan total pemasukan globalnya mencapai US$375 juta di awal pemutarannya. Angka ini merupakan pembukaan tertinggi sejak 2005, ketika film Star Wars: Episode III-Revenge of the Sith mencetak pemasukan senilai US$254 juta pada debut akhir pekannya.

Dari dua film sebelumnya, Spiderman meraup sebesar US$1,6 miliar Serikat atau sekitar Rp14,4 triliun, sehingga film ketiga tokoh Marvel Comics, Spiderman, mendapat tekanan besar untuk menuai sukses yang setidak-tidaknya sama.

Pembuatan film Spiderman 3 dikabarkan menelan biaya S$250 juta (Rp2,275 triliun), jumlah yang sangat besar, bahkan untuk ukuran Hollywood sekalipun. Upaya ini nampaknya tidak sia-sia. Karena film ini membuat rekor penjualan tiket di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Belgia dan Korea, ungkap distributor Sony Corp.

Spiderman 3 merupakan yang pertama dari 14 sekuel studio Hollywood pada musim panas ini, dua kali lebih besar dari tahun lalu. Sony mempertahankan kedekatan tanggal pemutaran perdana film ini di Eropa, Asia dan AS satu sama lain.

Langkah ini untuk mempersempit peluang bagi pembajak membuat dan menjual kopi film, kata Vice Chairperson Sony Pictures Jeff Blake.

"Ini merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan dan membawa orang ke jalan yang benar dalam memerangi pembajakan," ujar Blake dalam wawancara sebelum film itu diluncurkan.

Namun, ternyata usaha Blake masih kalah canggih dibanding para pembajak film di China. Menurut Reuters, mereka telah mengeluarkan DVD Spiderman 3 versi bajakan bahkan jauh sebelum tanggal tayang perdananya. DVD bajakan itu dijual hanya Rp 9.000 di jalan-jalan di Beijing.

DVD itu dibungkus gambar Spiderman dengan penampilan baru.

Spiderman dengan baju berwarna hitam bergaris putih. Di belakang DVD bajakan itu juga tertulis peringatan keras bahwa siapa saja yang membajak film Spiderman akan berhadapan dengan hukum. Ha..ha..ha..gila bukan ?! Lain kemasan lain pula isinya, Reuters melaporkan bahwa ternyata ketika DVD tersebut diputar, film yang muncul bukanlah Spiderman 3.

Spiderman pertama dirilis pada 2002 yang penjualan tiketnya pada hari pertama mencapai US$10,6 juta di 16 negara yang sama seperti pemutaran kemarin, menurut Sony, sedangkan total penjualan untuk Spiderman 2 pada 2004 tercatat US$15,6 juta.

Spiderman 3 diputar perdana pada 1 Mei di sejumlah negara bertepatan dengan hari libur memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional, tambah Blake.

Ijinkan saya diakhir cerita ini mengutip pernyataan Spiderman, "Whatever comes our way, whatever battle we have raging inside us, we always have a choice, my friend Harry taught me that. He chose to be the best of himself. It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right. " Keputusan untuk menjadi jahat atau baik selalu di tangan kita.

Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta.

May Day

Oleh:
Christovita Wiloto

CEO Wiloto Corp. Asia Pacific

www.wiloto.com

Senin, 1 Mei lalu, mungkin ratusan ribu pekerja di seluruh Indonesia merayakan hari buruh internasional. Mereka melakukan long march dan aksi demonstrasi. Sambil meneriakkann yel-yel, mengusung poster serta mengibarkan bendera organisasi masing-masing.

Di Jalan Sudirman Jakarta, keriuhan tersebut, walau hanya kurang dari 20 bus dan truk namun cukup mengganggu lalu lintas.

Dalam aksi demonstrasi tadi, sejumlah tuntutan diteriakkan. Di antaranya, kebebasan berserikat, perbaikan fasilitas jamsostek, penyelesaian hubungan industrial yang murah dan cepat, serta usulan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional.'

'Semuanya normatif, tak ada isu politisnya,'' kata Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mukhtar Pakpahan.

Peringatan Hari Buruh Internasional -- yang jatuh pada 1 Mei dan dikenal dengan istilah May Day -- di beberapa negara merupakan hari libur nasional.

Bahkan di Singapura, selain diliburkan, sejak seminggu sebelum hingga seminggu sesudahnya mall-mall melakukan berbagai festival dan promo diskon besar-besaran menyambut hari buruh. Di sana Hari Buruh jauh dari hingar bingar amarah dan teriakan demonstran, sebaliknya penuh dengan aneka perayaan yang meriah dan menggembirakan semua masyarakat.

Peringatan Hari Buruh Internasional berawal dari aktivitas kelas pekerja di AS merayakan keberhasilan merengkuh kendali ekonomi politis serta hak-hak industrialnya. Ini, tak lepas dari peran dua pekerja mesin dari Peterson, New Jersey, yakni Peter McGuire dan Matthew Maguire. Mereka gencar mengkampanyekan perlunya penghormatan bagi para pekerja.

Pada 1887, Oregon di AS menjadi negara bagian pertama yang menjadikan pekan pertama September sebagai harilibur umum. Kemudian, kongres internasional buruh, kali pertama diselenggarakan pada September 1866 diJenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja dari seluruh dunia.

Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari -- sebagaimana pernah dituntut para pekerja di AS yang tergabung dalam National Labour Union. Keputusan bekerja maksimal 8 jam sehari ini belakangan menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia.

1 Mei baru ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Federation of Organized Trades and Labor Unions pada kongres 1886. 1 Mei dipilih karena pada 1884, federasi ini terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872, yang menuntut 8 jam kerja sehari dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Di Indonesia, peringatan Hari Buruh 1 Mei pernah dilakukan pada 1920-an. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati. Maklumlah, karena situasi Indonesia saat itu, dimana gerakan buruh sangat sensitif dan kerap dihubungkan dengan paham komunis -- yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia.

Di era reformasi. walau bukan hari libur, 1 Mei kembali marak dirayakan para buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Termasuk pada 1 Mei 2007 kemarin.

Kala itu, semua aktivitas perburuhan nyaris terhenti. Belum ada kalkulasi yang memastikan berapa kerugian akibat terhentinya proses produksi lantaran para buruh berdemo. Tapi sumber-sumber di pemerintahan memperkirakan jumlahnya lebih dari Rp 500 miliar.

Komunikasi Efektif

Terlepas dari jumlah yang lumayan besar tadi, satu pertanyaan yang layak disimak adalah, kenapa buruh harus berdemo? Salah satu alasannya adalah, buruh terpaksa melakukan demo karena cara itulah yang dipikir para buruh paling efektif untuk menyampaikan aspirasi mereka.

''Buruh demo karena belum ada perbaikan nasib. Karena itu, pemerintah harus lebih serius menangani masalahini,'' kata Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning.

Sebenarnya, tak ada masalah buruh turun ke jalan. Asalkan aksi tersebut dilakukan dengan tertib dan tak anarkis. Ruyamnya lagi, setiap anakirsme biasanya diredam aparat dengan tindakan yang represif. Sehingga, konflik horizontal sering tak terhindarkan.

Saat buruh berdemo, memang tidak dapat dipungkiri sangat rawan disusupi provokator. Ditunggangi kelompok tertentu untuk mengail di air keruh. Inilah risiko yang dihadapi kelompok buruh, karena mereka tak mempunyaicara alternatif -- di luar aksi demonstrasi -- untuk menyampaikan aspirasinya.

Akibat dari berbagai provokasi, akhirnya buruh juga yang harus menanggung akibatnya. Karena, secara faktual memang banyak investor -- baik asing maupun domestik -- yang takut menanamkan investasinya di Indonesia lantaran faktor buruh. Bahkan banyak pabrik yang tutup, karena direlokasi keluar negeri.

Yang perlu dipahami, jika buruh kerap berlaku anarkis, aktivitas di pabrik atau perusahaan bakal terganggu. Bisnis bisa stop. Ekonomi meredup. Lapangan kerja berkurang. Lagi-lagi buruh pula yang dirugikan.

Mogok dan berdemontrasi sangat mengganggu lalu lintas, selain itu semakin memperkuat persepsi masyarakat, bahwa buruh identik dengan demo, mogok, tuntuan dan anarkisme.

Daripada demo dan mogok, alangkah baiknya jika buruh menggelar acara dangdutan dengan basar dan pasar malam yang diselingi oleh puisi-puisi, misalnya.

Selain sangat asyik bagi kaum buruh sendiri, hal ini juga sangat menghibur masyarakat. Ini pasti akan mengundang simpati publik dan akan menarik perhatian media massa pada aspirasi buruh.

Bagi pemerintah, walau deretan libur nasional sudah terlalu panjang, ada baiknya jika Hari Buruh dipertimbangkan. Karena faktanya pertanian, perkebunan, perikanan, industri kerajinan dan perdagangan pun tidak menciptakan petani, nelayan, pengrajin dan pedagang, namun hanya buruh tani, buruh perkapalan, buruh pengrajin, buruh hypermart dan buruh-buruh lainnya.

Kita perlu sadari bahwa faktanya kita hanya mampu membuat sebagian besar rakyat kita hanya menjadi buruh, dalam berbagai macam bentuknya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu harus ada harmonisasi di antara para buruh, manajemen, pengusaha dan investor. Kita selayaknya saling bekerja sama. Ini bukan cuma untuk memajukan perusahaan, tapi juga menyejahterakan bangsa dan negara.Manajemen mutlak perlu memperhatikan nasib buruh, karena kondisi mereka sangat lemah dibanding parapengusaha.

Kalau perlu, pengusaha dan investor membangun industri yang bersifat padat karya dengan dukungan para buruh. Tentu saja, perlu jaminan dari para buruh, untuk selalu bekerja dengan baik sesuai dengan kewajibannya.

Buruh perlu memahami bahwa bekerja adalah ibadah. Karena mereka bekerja adalah untuk menghidupi anak danistrinya, mereka bekerja selain untuk dirinya sendiri juga untuk keluarganya.Yang juga perlu diperhatikan, buruh secara ketat harus menjaga kemurniannya, agar tak ditunggangi kepentingan politik mana pun, yang merusak dirinya sendiri.

Termasuk kepentingan asing yang lihai menggoyang ekonomi Indonesia, dengan menciptakan berbagai politik devide et impera ekonomi.

Dari lubuk hati yang terdalam ijikan saya menghaturkan Selamat Hari Buruh, semoga buruh Indonesia semakin makmur, cerdas, beradab dan bermartabat!

Bisnis Indonesia Jumat, 04/05/2007 12:53 WIB

Republik Rakyat Tukul

Oleh:
Christovita Wiloto

Wiloto Corp. Asia Pacific

www.wiloto.com,

email: powerpr@wiloto.com

"Kembali ke Laptop...!" kalimat ini bergema di Istana Negara Kamis sore itu (12/4). Kalimat itu bukan keluar dari mulut Tukul "Renaldi Cover Boy" Arwana seperti biasanya, tapi dari mulut orang nomor satu di negera ini, Presiden SBY.

Tukul bertemu dengan Presiden SBY? Tentu ini bukan suatu peristiwa yang mengagetkan. Karena pelawak Ndeso ini sedang naik daun, persis ulat bulu yang ulet merambati daun. Saat bertemu di Istana Negara itu, saat menyalami Tukul, SBY sempat berteriak,"Wah, ini dia," entah apa maksud Pak Presiden. Tak lupa Presidenpun mengajak Tukul berfoto bersama. Setelah puas berfoto-foto, Presiden sambil terus bergurau, berkomentar, "Kembali ke Laptop...!"

Sungguh lain suasana Istana Merdeka, yang biasanya penuh adegan protokoler yang resmi dan cenderung tegang itu, sore itu menjadi segar penuh gelak tawa meriah. Bukan hanya Pak Presiden beserta Ibu yang tertawa, namun juga dari para rekan wartawan Istana yang sempat mengeroyok Tukul. Tentu saja kali ini justru Tukul yang tidak berani berteriak, " tak sobek...sobek... lho..." lha wong di depan Presiden, ha..ha..ha..bisa dianggap subversif dia.

Tukulpun dihujani pertanyaan oleh para wartawan, walau pertanyaan para wartawan Istana kali ini tidak menyangkut korupsi di Bulog, besarnya dosa warisan di Garuda, pembiayaan APBN untuk bencana Lumpur Lapindo, tragedi STPDN, masalah Ujian Nasional, ruwetnya sistem transportasi nasional atau masalah reshuffle kabinet seperti biasanya. Namun suasana riuhnya tidak kalah dengan suasana selepas rapat kabinet.

"Puas, puas, puas.....!" suara khas Tukulpun mengema di Istana Negara, menjawab pertanyaan para wartawan."Ini memang wajah melankolis. Sedikit seperti wajah cover boy." kata Tukul terkekeh saat wartawan bertanya menggoda, "Kenapa wajahnya (Tukul) kok kelihatan pucat saat bertemu Presiden."

Komunikator Strategis

Setidaknya ini adalah pertemuan kali kedua, Tukul dengan Presiden, di Istana Negara. Dengan posisinya saat ini, Tukul selain sebagai penghibur dengan mengocok perut para pemirsanya di seantero nusantara. Sebenarnya juga bisa memainkan peranannya sebagai komunikator yang strategis. Baik antara rakyat dengan Presiden, maupun Presiden dengan rakyat, juga menanamkan kembali nilai-nilai positif pada masyarakat dengan cara canda ria dan ringan riang.

Misalnya membangkitkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Menurut Tukul, "Buku merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala seseorang dan lebih mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi kita." Wah, dahsyat bukan? Pesan ini dikemas dalam bahasa yang sangat sederhana dan mudah dicerna masyarakat.

Atau contoh lain, tentang etos kerja. "Semangat pantang mundur dan optimisme tinggi menjadi modal utama meraih kesuksesan," kata Tukul sambil mengakui, kesuksesan yang diraihnya bukan tanpa rintangan, bahkan ejekan dan cemoohan dari orang sering mewarnai kehidupan sehari-harinya. Di TV Tukul acapkali mengatakan "Yang penting kerja keras... lalu serahkan kepada Allah." Etos kerja ini akan menjadi modal yang sangat dahsyat bagi siapapun orang Indonesia yang menjalaninya. Dan Tukulpun menjadi contoh hidup.

Atau simak statementnya, "Lagu Wong Ndeso bercerita tentang kesuksesan orang desa berjuang hidup di kota besar. Walaupun sangat sukses, orang desa itu tetap menjadi dirinya sendiri, sama sekali tak berubah. Hal itulah yang terjadi pada saya. Kristalisasi keringat, Mas!" canda Tukul dengan mimiknya yang katro dan culun.

"Wong Ndeso" adalah album kompilasi yang segera dirilis Tukul, berisi sepuluh lagu. Dengan satu lagu andalan yang dinyanyikan Tukul, berirama campur sari dangdut ini diharapkan Tukul mengena di telinga pendengarnya.

Nilai yang sangat luhur tentang kerendahan hati dan semangat untuk berkerja keras, yang dalam istilah Tukul "Kristalisasi keringat" pun terdapat dalam album itu. Dalam bait lagu yang dinyanyikan Tukul di album Wong Ndeso ini, terdengar kata-kata yang mengelikan, "...memang tampang aku katro, tapi rezekinya kota...." .

Juga prinsip Tukul yang kukuh anti-poligami pun dapat dengan gamblang dijelaskannya dengan penuh canda "Iya..kan banyak orang yang kalau sukses lupa diri. Bahkan ada yang kawin lagi atau poligami. Saya justru nggak simpati dan kurang setuju dengan sikap orang seperti itu," kata Tukul lucu. "Saya nggak pernah berpikir ke arah situ (poligami). Wong waktu susah, jadi kutu kupret, sama-sama istri, ya... begitu senang, sama istri (yang sama) juga dong. Jangan cari istri baru lagi...ha...ha....ha...," kata Tukul diselingi tawa.

Dalam upaya mengapai hati terdalam dari semua pengemar Tukul di seantero nusantara, maka jargon "Kembali ke Laptop"pun disajikan dalam berbagai bahasa. Seperti back to laptop (Inggris), wangsul maleh wonten laptop (Jawa), molleh ka laptop (Madura), revenez au laptop (Perancis), vuelta al laptop (Spanyol), mulak tu laptop (Batak), balek keleptop oi...(Palembang), balik deui kana laptop (Sunda), mari jo torang bale' ke laptop (Manado), mewali malih ring laptop (Bali), ke laptop lagi nyok.. (Betawi) dan masih banyak lagi. Sesuatu yang nampak sederhana di mata para pejabat kita ini, justru merupakan kekuatan Tukul untuk berkomunikasi dengan segala lapisan masyarakat.

Kembali ke Rakyat

Kita bisa bayangkan dengan media televisi yang bisa dijangkau siapa saja penduduk Indonesia, secara free, tanpa harus berlangganan, selama masih memiliki pesawat televisi, antena dan aliran listrik. Tukul melalui Empat Mata yang stripping dari Senin sampai Jumat non-stop, dapat menjangkau jutaan rakyat Indonesia setiap malamnya, tidak perlu press release, tidak perlu press conference, juga tidak perlu juru bicara yang mahal-mahal.

Kalau jaman dahulu raja-raja di Jawa menggunakan media wayang kulit sebagai media hiburan dan komunikasi dengan rakyatnya, yang digelar semalam suntuk di alun-alun kota. Kini kita memiliki Tukul yang berada dalam posisi yang sangat strategis untuk menjadi media komunikasi antar masyarakat, baik elite maupun rakyat biasa.

Dengan latar belakangnya yang pernah menjadi sopir omprengan, sopir pribadi, tukang kabel, model video klip penyanyi cilik Joshua, bahkan pembuat sumur pompa. Tukul benar-benar dapat menghayati dan merasakan sendiri kesulitan dan perjuangan hidup orang kecil, yang merupakan potret sebagian terbesar rakyat Indonesia. Dimana kini jurang antara si miskin dan si kaya semakin besar dan dalam.

Bukankah dalam alam demokrasi ini Indonesia mestinya lebih pro ke rakyat? Bukankah Republik seharusnya kembali ke rakyat kecil kebanyakan? Jadi Tukul yang notabene bukan "wakil rakyat" tapi justru sangat mewakili rakyat ini bisa berfungsi sebagai komunikator yang strategis. Dengan tampil apa adanya tentunya. Bukankah kedaulatan berada ditangan rakyat?

Agar lebih 'mak nyuss, apa perlu kita sebut Republik Rakyat Tukul?.....sekali lagi.... dalam bahasa Betawi "kagak tau dah"...he...he...he...tidak tahu ah...., kite balik ke laptop lagi nyok...!! eh salah...kite balik ke rakyat lagi nyok...!!

Bisnis Indonesia Minggu, 22-APR-2007

Tukul vs SBY-JK

Christovita Wiloto

CEO Wiloto Corp. Asia Pacific

www.wiloto.com

email: powerpr@wiloto.com

"Tak sobek-sobek mulutmu" teriak Tukul Arwana ke Christine Hakim, disusul kalimat yang jadi trade mark Tukul "puas... puas... puas...?!" Christine-pun terpingkal-pingkal hingga terjongkok-jongkok dan (maaf) ngompol di celana.

Kejadian itu nampaknya hanya bisa terjadi di acaranya Tukul Arwana, Empat Mata. Nama Tukul terus meroket semenjak menjadi host program Comedy Talk Show “Empat Mata”. Memang talk show yang dibawakan Tukul ini sangat unik dan berbeda dengan talk show lainnya. Perancang acara ini membuat Empat Mata sebagai sebuah talk show yang menggunakan perspektif komedi dan selalu saja menghadirkan Selebriti di setiap episodenya.

Tukul selalu membahas topik / kasus yang sedang hot di masyarakat dan topik-topik yang unik, menarik dan timeless. Selain terdiri dari unsur talk show dan komedi, Empat Mata juga dibumbui oleh unsur entertainment lain, seperti musik dan tak lupa berbagai kejutan-kejutan tidak hanya untuk penonton saja, namun juga untuk bintang tamu ataupun host.

Selain menawarkan informasi, Tukul juga menyajikan komedi yang segar. Dia memang seorang Commedian yang multitalent, dapat menghibur kita sampai terpingkal-pingkal dengan celotehan spontan yang segar.

Tukul Arwana, yang mengaku "wong ndeso" alias orang desa ini selalu memposisi kan dirinya sebagai orang yang jelek, bodoh dan kampungan. "Face country money city" begitu katanya berseloroh, yang kira-kira berarti wajah kampung rejeki kota.

Acara Tukul ini mulai ditayangkan Mei 2006 di TV7, sebelum berubah menjadi Trans 7. Saat itu TV7 melihat potensi Empat Mata semakin digemari pemirsa. Acara yang semula hanya sekali dalam seminggu ini, kemudian ditingkatkan menjadi seminggu 2 kali, naik lagi menjadi 4 kali, dan kini menjadi 5 kali seminggu, Senin sampai Jumat.

Fenomena Tukul ini agak-agak mirip dengan Inul, orang desa yang meroket dengan cepat. Semoga selanjutnya Tukul tidak bernasib sama seperti Inul, yang kini makin merosot populeritasnya.

Pada awalnya Tukul hanya dibayar Rp 3.5 juta per episode, kemudian seiring dengan ratingnya yang terus meroket, fee Tukul pun meningkat menjadi Rp 7 juta per episode. Tapi kini dengar-dengar Tukul menerima honor Rp 20 juta setiap kali muncul di Empat Mata, sedangkan jika kita ingin menanggap Tukul, kita harus rela mengeluarkan dana sekitar Rp 40 juta untuk 2 jam pertunjukkannya.

Bukan hanya itu saja, Tukul-pun dikontrak sebanyak 260 episode oleh Trans 7. Bisa dibayangkan pendapatan Tukul dari Empat Mata pun meroket menjadi Rp. 5.200.000.000,- belum termasuk acara-acara di luar itu, plus honor dari iklan-iklan yang makin banyak dibintanginya.

Tukul, yang lahir pada 16 Oktober 1963 tersebut bernama asli Riyanto. Berasal dari Semarang. Ketika tim TV 7 menghubunginya pertama kali, Tukul sempat kaget saat diminta sebagai pembawa acara talkshow, "Biasanya pembawa acara talkshow itu S3 atau S2, minimal S1, lha wong saya ini hanya SMA kok membawakan talkshow?" begitu kenangnya. Namun tim TV7 yang saat itu dikomandani Apollo menyakinkan Tukul, bahwa justru begitulah "ramuan khusus" dari acara Empat Mata, yaitu tampil unik beda dari yang lain.

Ramuan khusus ini mengingatkan kita pada buku-buku seri "for dummies", seperti Finance for Dummies, Sex for Dummies dan lain sebagainya yang meledak penjualannya di seluruh dunia.

Populeritas SBY-JK

Lain Tukul lain juga pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Kalau Tukul populeritasnya terus meroket, sebaliknya SBY-JK populeritasnya terus merosot.

Tiga tahun lalu saat dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, popularitas SBY mencapai 80% dan Kalla 77%, namun sekarang makin merosot ke posisi 49,7%, sedangkan Jusuf Kalla tinggal 46,9%.

Ini menurut Lembaga Survei Indonesia, yang melakukan survei pada 17-24 Maret 2007 di 33 provinsi dengan responden 1.238 orang. Menurut Direktur Eksekutif LSI Syaiful Mujani situasi perekonomian yang makin memburuk merupakan penyebab utama anjloknya popularitas duet SBY-JK.

Popularitas di bawah 50% adalah situasi yang membahayakan, karena telah menembus ambang batas psikologis. Ini merupakan indikator bahwa kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden sangat rendah. Kurang dari 50% dari pemilih nasional yang merasa puas dengan kerja Presiden. Ini merupakan tingkat kepuasan publik terendah terhadap kerja Presiden SBY sejak dua setengah tahun lalu ia dilantik menjadi presiden.

Dibanding sekitar dua setengah tahun lalu (November 2004), kepuasan terhadap SBY menurun sekitar 30%, dan jika dibandingkan dengan Desember 2006, kepuasan publik pada SBY menurun sekitar 17%. Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta supaya penurunan popularitasnya, dapat diambil hikmahnya untuk bekerja lebih baik. Menurut Andi, hal yang paling penting adalah survei itu merupakan masukan bagi pemerintah untuk melihat apa saja yang harus dilakukan. “Apa yang bisa dipertajam, diperbaiki untuk bisa menjadi lebih baik dalam melindungi meningkatkan taraf hidup rakyat,” katanya.

Lain halnya dengan Menkominfo Sofyan Djalil yang berpendapat anjloknya popularitas Presiden SBY dalam hasil survei LSI tidak mencerminkan hal yang penting. “Survei itu sangat kondisional. Itu tidak mencerminkan apa-apa,” kata Sofyan. “Di AS saja hasil survei naik turun. Tidak masalah,” ujarnya.

Pendapat mana yang lebih tepat, semuanya akan kembali kepada kita semua. Ya kita semua sebagai rakyatlah yang bisa merasakan apakah kita saat ini cukup puas dengan kinerja SBY-Kalla atau tidak.

Manajemen ekspektasi

Jika melihat hasil survey yang sangat tinggi saat SBY-JK dilantik, sebetulnya kita bisa melihat bahwa rakyat sebenarnya memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap duet SBY-JK. Maklum pasangan ini merupakan hasil dari pemilihan langsung yang pertama terjadi di negeri ini. Namun rupanya, harapan rakyat tersebut tidak kunjung terpuaskan dengan berbagai kinerja SBY-JK, yang faktanya bukan semakin baik, namun justru semakin buruk.

Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari dua kasus di atas? Manajemen ekspektasi! Ya Tukul tidak pernah menjanjikan apa-apa, dia tampil bahkan dengan menonjolkan berbagai kelemahannya, baik pendidikannya, penampilannya, bahkan Tukul selalu mengingatkan kita bahwa ia hanyalah orang desa yang masuk tivi. "Keadaanku seperti kutu kupret." katanya mengelikan.

Sehingga publikpun tidak memiliki ekspektasi atau harapan apapun terhadap Tukul, dan menganggap Tukul adalah bagian dari publik. Publik pun menjadi kagum dan tercengang-cengang ketika Tukul dengan bantuan Note Booknya, ternyata bisa berpikir luar biasa dalam bahasa dan gaya yang sangat biasa. Hal ini justru terjadi sebaliknya pada kasus SBY-JK, yang dari awal mulanya memang mau tidak mau harus tampil dengan berbagai janji yang super muluk. Penampilannya pun harus selalu klimis sempurna.

Namun justru inilah yang menjadi bumerang, ekspektasi atau harapan publik yang sengaja dibuat melambung sangat tinggi ini tidak dapat dipenuhi. Wajarlah kalau kekecewaan publik pun makin menggunung, dan makin hari makin besar.

Dalam guraun rakyat sehari-haripun sering kita dengar orang-orang berseloroh, "SBY-JK membuat rakyat stress, Tukul membuat rakyat tertawa."

Manajemen ekspektasi adalah masalah strategis bagi kita semua, baik Presiden, Tukul, perusahaan, produk atau siapapun dan apapun yang memerlukan dukungan publik untuk bisa exist. Sampai di sini apakah kita perlu mengangkat Tukul yang "katro" tapi menyenangkan itu menjadi presiden? Wah embuh lah, he..he..he.. nggak tahu.....lebih baik kita kembali ke....LAP TOP!

Bisnis Indonesia Minggu, 08-APR-2007

No Trust Society

Bisnis Indonesia http://www.bisnis.com/

Oleh:

Christovita Wiloto

CEO Wiloto Corp. Asia Pacific

www.wiloto.com

Seorang rekan sangat panik ketika kehilangan dompetnya. Maklum di sana ada duit sekitar Rp10 juta, berbagai kartu kredit, asuransi, SIM, ID, KTP dan surat-surat berharga lainnya.
Dia pasrah dan merelakan dompetnya tadi. Namun ajaib, esoknya, pagi-pagi sebelum dia berangkat kerja, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika pintu dibuka, seorang dengan membungkuk-bungkuk penuh hormat menyerahkan sebuah dompet.

''Maaf, apakah bapak kehilangan dompet ini?'' tanya orang berseragam tadi. Rekan saya memeriksanya, benar itu dompet miliknya. Yang membuat dia terkesan, tak ada selembar pun uangnya yang hilang. Kartu kreditnya juga masih di tempatnya semula. Sejumlah surat berharga yang dia khawatirkan hilang juga masih utuh.

''Saya menemukan dompet bapak ini di stasiun kereta. Mungkin terjatuh,'' kata orang tadi. ''Saya lihat ada kartu identitas bapak, lalu saya antarkan sesuai alamat yang ada di kartu itu,'' lanjutnya.

Kejadian hampir serupa terjadi pada diri saya. Tak lama setelah saya menyadari kalau handphone saya raib, seorang sopir taksi tiba-tiba datang dan mengembalikan handphone tadi. ''Saya menemukannya di jok belakang taksi saya. Jadi saya antar ke sini,'' ujar sopir taksi tadi, dengan tulus.

Dua kejadian tadi, sungguh luar biasa. Tapi sayang, keduanya tak terjadi di Indonesia. Rekan saya mengalaminya di Tokyo, sedangkan saya saat berada di Singapura. Mungkinkah kejadian seperti itu terjadi di Jakarta?

Ketika pertanyaan itu saya lontarkan pada rekan-rekan saat makan siang, hampir serempak mereka menjawab, "Tidak!". Bahkan seorang rekan bercerita, bahwa belum lama berselang ada seorang ibu jatuh terserempet mobil. Banyak orang yang datang menolong. Tapi-mudah diduga-ibu itu malah kehilangan dompet, handphone dan perhiasannya.

Julukan untuk Indonesia

Tiba-tiba saya ingat istilah no trust society. Sebuah julukan menyesakkan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Saya selalu ingin membantah julukan itu. Tapi sejumlah fakta justru kerap makin memperkuat julukan itu.

Bahwa di koran ada surat pembaca yang memuji kejujuran seorang sopir taksi yang mengembalikan barang penumpangnya yang ketinggalan, itu merupakan sesuatu yang amat langka. Yang lebih sering kita baca adalah keluhan lantaran terjadi tabrak lari, atau seorang ibu yang harus digeledah paksa saat berbelanja di sebuah mal karena dicurigai mencuri oleh satpam mal tersebut.

Salah satu hal yang kita sudah anggap lumrah, adalah kewajiban untuk menitipkan bawaan kita, bahkan jaket dan topi, setiap mau belanja di supermarket. Sementara kewajiban itu, dibanyak negara lain tidak diberlakukan. Selain itu, di Jakarta setiap mobil dan tas kita harus digeledah saat memasuki sebuah hotel atau pusat perbelanjaan, walau kita bersama anak-anak sekalipun.

Di beberapa hotel dan gedung perkantoran harus melewati pintu detektor yang selalu berbunyi kalau kita lupa mengeluarkan uang receh atau benda-benda logam lainnya.

Meski ada alasan pembenarannya, misalnya sebagai tindakan preventif dari tindakan terorisme, tapi menurut saya semua itu merupakan sebuah bentuk kecurigaan di antara kita. Tak ada sikap saling percaya di antara masyarakat kita. Dari sinilah muncul julukan tadi, no trust society.

Sikap tidak saling percaya itulah yang kini hampir setiap hari kita lihat, rasakan, juga baca di media massa. Hampir setiap hari ada demo buruh menyerang manajemen dan pemilik pabrik. Atau demo mahasiswa/LSM menyerang kebijakan pemerintah.

Bahkan, demo ribuan karyawan sebuah BUMN untuk menagih pembayaran gaji yang dijanjikan pemerintah segera cair. Mereka terpaksa melakukan demo karena janji itu cuma di mulut saja. Dan, kalau pun cair, jumlah gaji yang dibayarkan tak sesuai dengan yang dijanjikan.

Bahkan, banyak pula tabloid yang memaparkan keretakan rumah tangga aktor dan artis ternama. Persoalannya, kadang-kadang sepele, karena sang istri atau suami berselingkuh dengan pria/wanita idaman lain (PIL/WIL). Kasus seperti ini malah sampai melebar ke saling gugat dan harus masuk ke persidangan. Dan, berujung pada perceraian.

Fenomena inilah yang barangkali menginspirasi pencipta lagu SMS, yang dipopulerkan oleh Trio Macan. Lirik lagu itu memang jenaka, dan digandrungi masyarakat. Coba simak bait pertamanya, ''Bang SMS siapa ini Bang. Bang pesannya pakai sayang-sayang. Bang tampaknya dari pacar Abang. Bang hati ini mulai tak senang.''

Saling percaya

Fenomena seperti yang terjadi di masyarakat kita tadi memang menyesakkan. Padahal, di saat negara sedang mengalami banyak cobaan seperti sekarang, seluruh bangsa seharusnya harus saling percaya. Harus saling mendukung.

Karena dengan saling percaya itulah kita bisa bersinergi untuk membangun bangsa dan negara ini. Bukan malah menyuburkan budaya masyarakat yang saling mencurigai. Dan jangan ada yang berupaya mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan.

No trust society merupakan masalah strategis yang sangat kritis untuk segera kita atasi. Dalam perusahaan hal inipun selalu terjadi, antar anggota manajemen dan karyawan tidak saling percaya satu dengan yang lain. Bahkan, sering kali sudah menjurus pada saling mencurigai.

Hal ini biasanya dimulai dengan tidak adanya upaya masing-masing anggota untuk saling menjaga kepercayaan yang sudah diperoleh. Sebetulnya lingkungan perusahaan adalah lingkungan kecil yang sangat mungkin untuk diubah menjadi suatu trust society. Dengan kepemimpinan dan sistem serta program yang terintegrasi dan dijalankan dengan konsisten, bisa membentuk budaya perusahaan yang saling percaya.

Memang salah satu cara strategis mengubah Indonesia dari no trust society menjadi trust society adalah melalui perubahan di unit-unit terkecil sebuah negara, seperti diri sendiri, keluarga dan perusahaan. Tentunya juga harus didukung dengan sistem hukum yang sehat.

Indonesia; Pacific Ring of Fire

Bisnis Indonesia

Oleh: Christovita Wiloto
Managing Partner Wiloto Corp Asia Pacific

Kita harus menghadapi kenyataan hidup diatas Pacific Ring of Fire dan hingga 30 tahun mendatang mau tidak mau kita harus siap setiap saat menghadapi berbagai bencana alam berskala besar, seperti letusan gunung berapi, gempa, dan tsunami.

Pacific Ring of Fire, karena berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yang sangat aktif. Lempeng Indo-Australia yang mendesak ke timur laut dan utara, Lempeng Eurasia yang relatif statis tetapi bergerak ke arah tenggara, dan Lempeng Pasifik yang mendesak ke arah barat daya dan barat laut. Indonesia sendiri terbentuk karena pergerakan besar lempeng-lempeng tersebut.
Aktivitas tiga lempeng besar yang sangat aktif dan saling bertumbukan membuat kita senantiasa rawan bencana. Indonesia juga memiliki sekitar 400 gunung api, sekitar 100 di antaranya aktif.

Setidaknya telah terjadi 212 gempa bumi dengan magnitudo 7 skala Richter atau lebih, sejak tahun 1900 sampai dengan 2004. Sebanyak 86 gempa di antaranya menyebabkan tsunami.

Setelah Aceh, Nias, Padang, Yogyakarta, Pangandaran, Selat Sunda dan kemarin Gorontalo, potensi untuk terjadinya gempa bumi masih ada di sepanjang zona subduksi yang menjadi tempat pertemuan lempeng.

Hal ini disebabkan adanya pergerakan tiga lempeng besar bumi sepanjang 4.000 KM yang memanjang dari sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, hingga Bali, NTB, dan NTT.

Juga menyebabkan terjadinya patahan/ sesar-baik besar maupun kecil yang menjulur ke berbagai arah melintasi berbagai daerah padat penduduk tersebut.

Daerah-daerah rawan tsunami menurut peta Badan Meteorologi dan Geofisika, adalah wilayah pesisir barat Sumatera, selatan Jawa, hingga selatan Nusa Tenggara yang akan dilanda tsunami dari subduksi lempeng di dasar laut Samudra Hindia, yaitu menghunjamnya lempeng Indo- Australia ke lempeng Eurasia di bagian utaranya.
Sedangkan wilayah utara NTT, sebagian pantai barat Kalimantan, hampir seluruh pantai di Sulawesi, seluruh pantai di kepulauan Maluku, dan pantai barat Papua akan diterjang tsunami dari interaksi lempeng benua Eurasia dan Pasifik serta lempeng mikro di dasar laut. Tsunami yang akan terjadi di daerah itu pascagempa akan menerjang pantai dengan kisaran waktu lima hingga 30 menit.
Ramalan BMG, aktivitas lempeng-lempeng ini masih akan terus meningkat dalam kurun 30 tahun ke depan.

Bahkan DKI Jakarta terbukti tidak aman dari ancaman gempa dan tsunami. Hal ini dapat dilihat dari rekaman sejarah wilayah pantai utara. Beberapa hari lalu warga Jakarta sempat lebih dari sekali dibuat panik dengan goncangan gempa.
Namun, bencana yang kini marak di Indonesia, bukan semata akibat aktivitas lempengan bumi saja. Banyak bencana tambahan yang terjadi karena ulah jumawa manusia sendiri, seperti lumpur panas, kekeringan, kebakaran hutan, belum lagi nanti pada musim hujan, longsor, banjir, dan banjir bandang yang langganan akan datang silih berganti.

Mempersiapkan Seluruh Rakyat

Untuk mencegah korban jiwa dan kerugian yang sangat besar, maka seluruh rakyat Indonesia perlu dipersiapkan, baik mental maupun secara teknis, untuk menghadapi bencana alam.

Pertama, sistem peringatan dini, menurut Praveen Pardeshi pakar dari UN/ISDR, bekerja berdasarkan pada empat unsur, yakni pemahaman mengenai risiko bencana yang dihadapi, warning services yang menekankan pada pengawasan teknis, diseminasi informasi kepada publik dan masyarakat, serta kapabilitas untuk merespons dengan cepat dalam kondisi gempa dan tsunami benar-benar terjadi.
Dalam kasus gempa dan tsunami Aceh, keempat-empatnya tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan jumlah korban jiwa yang sangat besar.

Beda dengan Aceh yang mendadak sontak, gempa dan tsunami di selatan Jawa seharusnya bisa lebih diantisipasi.

Berdasarkan catatan United Stated Geological Survey, Pacific Tsunami Warning Center di Hawaii dan Japan Meteorogical Agency sebenarnya sudah mengingatkan Indonesia bakal datangnya tsunami hanya 4 menit setelah gempa terjadi atau 45 menit sebelum terjadinya tsunami.

Kalau saja peringatan itu bisa diumumkan tepat waktu pada masyarakat, pasti banyak nyawa yang bisa diselamatkan.

Kedua, koordinasi penanganan bencana. Dalam kasus tsunami Pangandaran, tidak ada pernyataan yang sinkron antara pejabat pemerintah. Termasuk dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menneg Ristek) Kusmayanto Kadiman, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, sangatlah disayangkan dan harus dibenahi, karena mengakibatkan resiko yang sangat tinggi.

Hasil wawancara AFP menunjukkan, bahwa Menneg Ristek tidak mengumumkan informasi yang didapatnya karena ia tidak ingin muncul kepanikan berlebihan. "Kalau tidak terjadi (tsunami), bagaimana?" ujarnya. Dalam pernyataan lain lagi, ia mengatakan, bukan wewenang dia untuk mengumumkan apakah gempa akan menyebabkan tsunami atau tidak.
Lembaga yang berwenang, menurut dia, adalah BMG. Padahal, menurut Hatta, Menneg Ristek-lah koordinator sistem peringatan dini. Pengakuan terakhir Kusmayanto kepada Kompas (21/7), ia baru mengetahui informasi soal gempa dan prediksi tsunami dari BMG, yang menerima informasi tersebut dari PTWC dan JMA, 17 menit setelah gempa atau 45 menit sebelum tsunami.

Ini bukan pertama kalinya terjadi, di kasus Nias, 28 Maret 2005, menurut laporan misi ahli dari Intergovernmental Oceanographic Commission, informasi ancaman tsunami juga sudah diterima pihak Indonesia kurang dari 20 menit setelah gempa.

Namun, seperti kasus Pangandaran, pemerintah tidak berbuat apa-apa. Akibatnya, jatuh korban hingga mencapai sekitar 900 orang.

Ketiga, perlengkapan deteksi bencana. BMG menyalahkan perangkat peringatan dini yang sederhana dan kendala telekomunikasi sebagai sumber kegagalan sistem peringatan dini.

Indonesia memiliki 1.200 titik rawan bencana dan diperlukan satu alat peringatan dini tsunami di setiap 10 KM wilayah perairan yang menghadap zona subduksi. Total biaya sistem peringatan dini yang dibutuhkan adalah Rp 1,2 triliun.
Kini pemerintah baru memiliki 10 alat sumbangan Jerman. Dua sudah dipasang, tetapi rusak. Rencananya 8 sisanya baru dipasang tahun depan.

Keempat, sosialisasi masyarakat. Pemerintah dan masyarakat di daerah rawan gempa tsunami selama ini hanya terfokus pada respons darurat, sesudah bencana datang. Padahal, yang harus dibangun adalah respons preventif sebelum terjadi bencana.

Hasil survei LIPI bersama Unesco di Padang dan Bengkulu, dua daerah yang diperhitungan LIPI terancam bencana sedahsyat Aceh, masyarakat tidak tahu dan kurang peduli pada bencana yang siap menerjang itu.
Bahkan masyarakat Aceh Besar pun belum tergugah untuk mengambil pelajaran dari bencana yang menimpa tetangganya, Banda Aceh dan Meulaboh.

Kelima, gerakan swadaya masyarakat. Sebagai contoh Bantul menggagas pembangunan shelter perlindungan di perbukitan daerah pantai, latihan evakuasi dan 98 orang Tim SAR yang bersiaga 24 jam menjaga pantai secara bergantian. Sumatera Barat dan Bengkulu menggunakan sirene peringatan dini. Di kota-kota lainnya, pelatihan dilakukan secara bergilir.

Justru warga DKI Jakarta yang belum siap dengan segala kemungkinan gempa dan tsunami. Mengingat kondisi Jakarta yang sangat macet arus lalu lintasnya, banyak jalan layang dan gedung-gedung bertingkat, Jakarta sangat berpotensi menelan lebih banyak korban jiwa dan kerugian.

Keenam, undang-undang kebencanaan adalah mutlak sebagai panduan nasional dalam mengantisipasi bencana. Antara lain pengurusan izin mendirikan bangunan yang mengindahkan kaidah-kaidah antisipasi bencana.
Ketujuh, bertobatlah! Posisi kita yang hidup di atas Pacific Ring of Fire, seharusnya membuat kita, bangsa Indonesia, makin sadar akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kasih. Mungkin semua ini adalah cara Tuhan berkomunikasi pada kita, bangsa Indonesia, agar kita bertobat dan makin dekat denganNya, selagi masih sempat.

Banjir & Doa Nasional

Oleh Christovita Wiloto
CEO & Managing Partner

Wiloto Corp. Asia Pacific

"Indonesia Floods Leave 200,000 Homeless." begitu kira-kira judul berita yang dimuat hampir di seluruh media internasional, seperti The Associated Press; Washington Post, USA; Focus News, Bulgaria; The Telegraph, Inggris; Turkish Daily News; MWC News, Canada; ABC News Australia; BBC News, Inggris; dan masih banyak lagi media-media international yang memuat berita sedih ini.

Berita banjir besar di Jakarta ini sempat menggeser beberapa berita buruk lainnya asal Indonesia, seperti flu burung dan lumpur panas Lapindo yang selalu dipantau perkembangannya oleh publik internasional.Setelah diguyur hujan hanya selama hampir tiga hari berturut-turut -- sejak Kamis (1/2) hingga Sabtu (3/2) -- Ibu Kota pun nyaris tenggelam.

Air meluap kemana-mana. Dari perumahan kelas bawah hingga ke kompleks perumahan menteri, bahkan Istana Presiden. Dari gang-gang sempit hingga jalan protokol. Jalan tol -- termasuk yang ke arah Bandara -- terpaksa ditutup.

Sementara, jalan tol yang masih beroperasi praktis lumpuh, dan macet total, lantaran semua kendaraan (termasuk sepeda motor) berebut aman dengan mengakses jalan tersebut. Puluhan ribu warga mengungsi.

Tak kurang dari 29 orang dinyatakan tewas, karena kedinginan, terseret arus dan tersengat listrik. Karena itu, hampir 20 persen listrik Jakarta terpaksa dimatikan, untuk menghindari korban lebih banyak lagi. Separuh warga Jakarta terpaksa hidup dalam gulita, dan kekurangan air bersih.

Setral Telepon Otomat (STO) Semanggi II, di Jl Gatot Subroto terendam setinggi dada. Akibatnya, 70.000 satuan sambungan telepon (SST) menjadi bisu tuli. Jaringan telepon seluler dan internet terganggu. Sehingga warga Jakarta seperti hidup di zaman batu, sebelum alat komunikasi ditemukan.

Layanan perbankan juga tak optimal. Ratusan mesin ATM -- dari berbagai bank -- offline. Pusat perbelanjaan, dan rumah sakit juga banyak yang berkubang air. Sebagian sarana transportasi, terpaksa berhenti beroperasi. Termasuk 80-an lebih bis Trans Jakarta yang melintasi tiga koridor busway.

Jalur kereta api antar kota pun tak dapat digunakan. Demikian pula KRL yang dioperasikan tenaga listrik, terpaksa tak bisa melayani penumpang. Ribuan warga Jakarta terkatung-katung.

''Ini siklus lima tahunan. Tak perlu cari kambing hitam,'' kilah Gubernur DKI, Sutiyoso. Memang pada saat yang bersamaan dilaporkan di Johor Malaysia & juga Fiji, sebuah negara kepulauan dekat Irian juga terlanda banjir. Namun jika ini siklus lima tahunan, mengapa seperti tidak ada persiapan sama sekali? Aneh bukan?

Siapa yang patut disalahkan dalam bencana kali ini? Sudahlah, hanya yang berjiwa ksatria saja yang berani mengakui kesalahannya. Tapi, pemerintah juga tak bisa lepas tangan sama sekali, dengan berlindung di balik fenomena alam.

''Lahan hijau yang selama ini menjadi resapan air hujan, banyak yang berubah fungsi menjadi perumahan,'' kata Wapres Jusuf Kalla. Sementara pembangunan villa-villa mewah di kawasan Puncak yang kian menggila juga dituduh sebagai salah satu biang keladi banjir di Jakarta. ''Saya sudah berulang kali peringatkan, ini (pembangunan villa-villa yang tak terkendali di Puncak) bisa berdampak sangat luas,'' kata Menhut MS Ka'ban.

Sementara pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) -- sepanjang 23,7 kilometer dari Duren Sawit hingga ke Marunda -- berjalan amat lambat. Hingga kini tak lebih dari 8 kilometer yang mulai dibangun. Walau sudah direncanakan sejak zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai saat ini pembebasan tanahnya pun belum sepenuhnya tuntas.

''Padahal kita siap memberi penggantian sesuai harga pasar. Artinya, masyarakat yang terkena gusur tak akan rugi,'' kata Menteri PU, Djoko Kirmanto. Uniknya, saat Pemprov DKI meminta izin untuk memakai dana APBD sebesar Rp 600 miliar, DPRD minta angka itu dikurangi.

Padahal, peran BKT mengatasai banjir di Jakarta amat strategis. Setidaknya kanal itu bisa mengendalikan 25 persen tumpahan air bah yang akan menerjang Jakarta. Sampai di sini jelas, Pemprov DKI tak ingin disalahkan sendirian dalam musibah banjir yang kembali menyambangi Jakarta.

Meski, peringatan tentang kemungkinan terjadinya banjir besar di Jakarta sudahkerap didengungkan banyak pihak. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), misalnya, jauh hari sebelumnya telah memprediksikan bakal terjadi hujan besar pada Februari-Maret 2007. Bahkan kira-kira seminggu sebelum banjir besar di Jakarta, BMG sempat melarang (khusus) Presiden SBY untuk terbang. Bahaya bagi Presiden, katanya, BMG memang tidak mengumumkan larang terbang ke bangsa Indonesia.

Dan, saat sejumlah daerah -- termasuk Bekasi, yang notebene berada di pinggir Jakarta -- mulaikebanjiran, Pemprov DKI dan warga Jakarta seakan cuek, tenang-tenang saja. Mereka tak melakukan persiapan apa pun untuk menyambut tamu yang tak pernah diundang itu.

Bahkan, poster-poster 'Indonesia Terapung' yang terpampang di hampir seluruh penjuru kota seakanmenjadi pajangan semata. Padahal, poster itu dipasang Badan Amil Zakat Nasional dan Dompet Dhuafa selain untuk mengetuk nurani kita menyalurkan donasi ke warga yang terserang banjir di Aceh Tamiang, juga untuk mengingatkan kita, bukan tak mungkin suatu saat Jakarta juga bakal terlanda banjir.

Mungkin kata-kata 'Indonesia Terapung" saat ini dirasa cukup "ngepop" bagi sebagaian warga Jakarta, mungkin yang dibutuhkan warga Jakarta adalah kata-kata keras seperti "Awas Banjir Besar!", atau entahlah.

Tak heran kalau Pemprov DKI dan warga Jakarta seperti terkaget-kaget saat banjir menyerbu Ibu Kota, Jumat (2/2) lalu. Aksi evakuasi korban banjir dan penyaluran bantuan juga nyaris tak terkoordinasi dengan baik.

Warga terpaksa harus berswadaya membangun tempat pengungsian dan dapur umum. Evakuasi pun lebih banyak dilakukan relawan yang tak lain adalah warga setempat. Walau tampak ada personel TNI yang ikut membantu.

Ini indikasi konkret kita memang tak siap menghadapi bencana alam. Tak bisa dibayangkan dengan penangangan banjir yang seperti itu, bagaimana jika bencana yang lebih besar datang secara tiba-tiba. Amit-amit, tapi seperti gempa bumi besar, yang disertai tsunami, seperti di Aceh dan Yogya?

Kita sama sekali tidak mengharapkan dan senantiasa berdoa agar Tuhan menghindarkan kita dari segala bencana. Namun sebagai layaknya sebuah ibukota negara, Jakarta harus tetap bersiap diri, agar korban dapat sebisa mungkin dihindari.

Perlu sekali lagi diingatkan, bahwa Indonesia berada di "Pacific Ring of Fire", karena berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yang sangat aktif. Lempeng Indo-Australia yang mendesak ke timur laut dan utara, Lempeng Eurasia yang relatif statis tetapi bergerak ke arah tenggara, dan Lempeng Pasifik yang mendesak ke arah barat daya dan barat laut. Indonesia sendiri terbentuk karena pergerakan besar lempeng-lempeng tersebut.

Selama 30 tahun kedepan Indonesia harus siap setiap saat berada dalam bahaya gempa bumi dan tsunami, tidak terkecuali DKI Jakarta! (baca tulisan saya di BIM Agustus 2006)

Kita memang berharap berbagai bencana di Indonesia segera dapat berhenti. Sekali lagi, sebagai bangsa yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, adalah sangat urgent bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk segera melakukan doa nasional, demi keselamatan Indonesia.

Memang, sejumlah ustadz -- dengan didukung sejumlah lembaga swasta -- sudah melakukan zikir bersama, demikian juga dengan beberapa Gereja melalukan doa dan puasa. Namun, saya yakin kalau doa nasional ini dikomandani oleh Presiden SBY, dengan melibatkan seluruh bangsa dari semua agama di seluruh pelosok Indonesia, dalam waktu -- misalnya -- sepekan, maka gerakkan moral ini efeknya bisa lebih dahsyat, setidak-tidaknya akan meningkatkan rasa kesatuan dan persaudaraan, senasib sepenanggungan yang mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia.

Marilah kita berdoa bersama secara nasional, minta pengampunan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kasih, demi keselamatan Indonesia. Pak SBY, ayo dong?!

Gonjang-ganjing media

Oleh
Christovita Wiloto
CEO Wiloto Corp. Asia Pacific
www.wiloto.com,
email: powerpr@wiloto.com

Sekitar 10 tahun lalu, mungkin kita tak membayangkan perkembangan industri media di Indonesia bisa sedahsyat sekarang. Dulu, di era Orba, hanya ada lima atau enam koran besar berskala nasional, plus majalah berita, serta beberapa stasiun televisi nasional.

Kini, kita malah sering bingung saat memutuskan koran apa yang akan kita jadikan referensi utama. Atau channel berapa yang harus dipanteng untuk menyaksikan siaran favorit.

Bermula dari keputusan Presiden BJ Habibie untuk mencabut Permenpen No 01/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pada 5 Juni 1998. Setahun kemudian pemerintah bersama legislatif mereformasi UU Pers yang lama dan menggantinya dengan UU baru, yang dikenal dengan UU No 40/1999 tentang Pers. Beberapa pasal tentang kemerdekaan untuk memperoleh informasi diatur di dalamnya, begitu pula kran kebebasan terbuka bagi wartawan untuk memilih organisasi pers.

Buntutnya penerbitan pers marak. Siapa saja, asal memiliki modal cukup-setidaknya impas dalam kalkulasi arus kas sebuah perusahaan bisnis-bisa menerbitkan koran, majalah, atau tabloid, bahkan membangun stasiun televisi baru. Itu belum terhitung media online (dotcom), radio, dan sebagainya.

Media-media baru itu juga amat beragam isinya. Ada yang berisi aneka macam berita, seperti layaknya koran atau majalah yang banyak beredar, ada pula yang menyajikan isi amat spesifik. Misalnya, khusus soal ekonomi, hiburan, olahraga, remaja, keluarga, fashion, hingga panduan beternak ikan, serta renovasi rumah.

Situasi industri media kini mirip situasi industri perbankan pasca Pakto 1988. Bahkan, aksi bajak membajak wartawan juga semakin marak. Apalagi untuk wartawan yang dianggap sudah cukup senior. Bisa saja, si B yang beberapa bulan lalu baru pindah ke posisi redaktur pelaksana di media W, kini kartu namanya sudah berubah menjadi pemimpin redaksi di media Z.

Bukan hanya bajak membajak wartawan senior, namun kisah eksodus besar-besaran para wartawan dari satu media ke media lainnya, juga bukan cerita baru. Memang tidak pernah diberitakan di media-media, mungkin karena sesama rekan media sangat sungkan untuk memberitakan rekan yang lain. Namun faktanya demikian.

Media massa pun memasuki fase yang sebelumnya dinilai kontroversial, yakni fase pers industri. Benar-benar sebuah industri, karena selain mengedepankan persoalan idealisme, media massa juga tidak bisa menghindar dari nuansa bisnisnya yang makin kental. Ada hitungan untung rugi yang amat cermat di sana. Salah perhitungan di sini bisa berakibat kematian bagi si media tersebut.
Kehabisan duit
Tak heran, jika kini kita mendengar ada sebuah media massa harus tutup, bukan lantaran beritanya terlalu pedas buat pemerintah, sehingga harus dibredel. Tapi lebih karena pemiliknya memang sudah kehabisan duit untuk membiayai koran atau majalah itu. Artinya, peran iklan menjadi semakin penting.

Koran harian, misalnya, tak mungkin lagi hanya mengandalkan dari penjualan atau sirkulasi, tapi juga butuh kerja sama atau kontrak iklan untuk kesinambungan penerbitannya.

Di dunia telivisi ada istilah rating, yaitu jika acara televisi suatu stasiun banyak ditonton orang, maka peringkat acara itu akan naik. Dengan sendirinya iklannya juga akan banyak. Sedangkan di media cetak juga dipengaruhi oplahnya. Jika banyak pembeli dan pembacanya, maka oplah akan meningkat.
Dan dengan sendirinya juga iklan akan berdatangan. Karena iklan memiliki logic untuk pergi ke media yang paling banyak didengar atau ditonton atau dibaca oleh publik.

Media yang sangat bagus, jika tidak banyak didengar atau ditonton atau dibaca oleh publik, maka dengan sendirinya media itu akan berkurang iklannya. Dan pada saatnya nanti media ini akan sulit untuk bertahan, karena cash out-nya jauh melebihi cash in-nya.

Selain itu, mirip sebuah bank, nasib media massa sangat erat hubungannya dengan kredibilitas media tersebut di mata publik. Jika media tersebut kredibel, beritanya dapat dipercaya, tidak sekadar berita bombastis. Maka media itu akan memiliki banyak pelanggan.

Namun, jika media itu terlalu bombastis dan tampak kurang kredibel dimata publik, maka dapat dipastikan media itu tinggal menghitung hari untuk ditutup.

Selain itu, sekali lagi, mirip dengan kondisi industri perbankan. Industri pers kini juga mulai menjadi mencari dan dicari investor asing. Yang paling sensasional adalah manuver raja media Rupert Murdoch saat mengambilalih sebagian kepemilikan saham keluarga Bakrie di ANTV.

Lalu, meski masih berjuang dengan izin siarannya, Astro- jaringan televisi satelit asal Malaysia-juga siap meramaikan industri televisi (hiburan) di Indonesia. Ia siap menjadi penantang serius bagi jaringan televis kabel atau setelit yang sebelumnya sudah mengudara, yakni Indovision dan Kabelvision.

Etika jurnalistik
Memang pelonggaran regulasi di bidang pers ibarat dua sisi dari keping mata uang. Di satu sisi, membuka arus informasi bagi masyarakat dan di sisi lain adalah masalah etika jurnalistik.

Dengan membuka lebar peluang bagi munculnya media baru, maka arus informasi yang mengalir ke masyarakat tak lagi seragam. Ada alternatif yang bisa dijadikan pilihan. Dan yang penting, tak didominasi oleh kekuatan media yang telanjur status quo.

Kemerdekaan juga dirasakan oleh para pekerja pers. Untuk melegalisasi statusnya sebagai wartawan profesional mereka tak wajib lagi menjadi anggota PWI. Karena itu ada pilihan lembaga lain untuk berorganisasi, misalnya melalui Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Namun, di sisi lain, ada sejumlah persoalan yang juga menarik dicermati di balik semakin longgarnya regulasi di bidang pers. Mulai banyaknya pelanggaran etika jurnalistik. Ada yang masih dalam taraf yang masih bisa diperdebatkan, hingga yang sudah sangat terang-terangan.

Menurut Dewan Press, laporan tentang pelanggaran etika jurnalistik makin hari makin menggunung di kantor mereka. Yang tentu saja melanggar etika jurnalistik, adalah bila satu media massa mulai dikendalikan oleh kekuatan yang tidak pro publik, yang menjadikan sang media tak lagi mencerdaskan dan untuk kepentingan publik.

Namun, justru melakukan pembodohan serta merusak bangsa, baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Contoh yang sangat jelas adalah tabloid-tabloid porno atau paparazzi, yaitu orang-orang dengan kamera menguntit semua kehidupan pribadi seseorang figur publik, untuk kepentingan gosip. Yang semuanya mengaku diri sebagai bagian dari pers.

Atau, kian banyaknya kelompok orang yang mengaku sebagai wartawan, tapi sejatinya yang mereka lakukan hanya memeras atau bahkan mengancam nara sumber agar memberi uang. Itulah kelompok yang di kalangan wartawan di sebut WTS (wartawan tanpa surat kabar) atau wartawan 'bodrex'.

Sampai di sini, persoalan yang muncul rasanya tak bisa dianggap remeh. Karena, bagaimana pun, pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Artinya, pers seharusnya memainkan peran sebagai salah satu penegak demokrasi di negara ini. Salah satu caranya dengan tetap menjaga kebebasannya secara bertanggung jawab.

Dan untuk menjaga kredibilitas media massa di Indonesia, tak lain adalah kalangan media dan pers Indonesia sendirilah yang harus berdiri dimuka dan menjaga kredibilitasnya.

Gelombang Merger & PHK

Bisnis Indonesia
Jumat, 07/04/2006

Gelombang merger & PHK
oleh : Christovita Wiloto
CEO & Managing Partner
Wiloto Corp. Asia Pacific
www.wiloto.com,
email: powerpr@wiloto.com


Laba mayoritas emiten perbankan per 2005 anjlok rata-rata 35% dibanding 204. Ada 22 eminten bank yang saat ini tercatat di lantai bursa. Total aset yang dimiliki 22 bank tersebut sebesar Rp1.033 triliun, atau 70% dari total seluruh aset perbankan nasional yang berjumlah Rp1.470 triliun.

Banyak analis yang mengatakan bahwa anjloknya laba perbankan disebabkan oleh situasi ekonomi makro 2005 yang buruk, sehingga rasio kredit bermasalah naik dan memaksa bank meningkatkan pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) atau provisi. Hal ini ditambah dengan naiknya suku bunga, dan lemahnya ekspansi kredit.

Selain fenomena kerugian perbankan, fenomena lain yang menarik adalah kepemilikan pihak internasional terhadap perbankan kita pun makin meningkat. Coba hitung, dari 20 bank dengan aset terbesar di Indonesia, berapa yang benar-benar masih dimiliki pengusaha Indonesia? Kecuali bank-bank BUMN yang dimiliki pemerintah, mungkin sudah tak ada lagi bank besar yang mayoritas sahamnya dikuasai pengusaha Indonesia.

BCA-bank swasta terbesar di Indonesia-pun kini sudah dimiliki lebih dari 51% Farallon Capital, AS, melalui Farindo Investment, sayap usahanya yang berkedudukan di Mauritius. Sementara Permatabank kini separo sahamnya sudah dikuasai Standard Chartered Bank, Inggris (separo sisanya dibeli Astra International). Lalu ada Bank Century yang kini jadi milik Chinkara Capital Ltd, Hong Kong. Serta Bank Panin yang sebagian sahamnya dilepas ke ANZ.

Demikian juga dengan Bank Danamon, BII, Bank NISP,atau Bank Buana. Semuanya kini sudah dimiliki investor Singapura. Asia Financial, menguasai Bank Danamon dan BII. Hanya saja di BII, Asia Financial tak sendirian. Iabergabung dalam konsorsium dengan Sorak Financial dan Kookmin Bank (Korea), ICB Financial (Malaysia) dan Barclays Bank (Inggris).

Lalu, UOB International Investment (anak usaha United Overseas Bank, Singapura) kini tercatat sebagai pemegang saham terbesar di Bank Buana. Sedangkan hampir semua saham Bank NISP diambil oleh OCBC Overseas Investment, anak perusahaan Overseas Chinese Banking Corp Ltd.

Seakan tak mau kalah dengan investor-investor Singapura, para pengusaha Malaysia juga berlomba membeli bank di Indonesia. ICB Financial yang telah memiliki sebagian saham BII, secara mayoritas menguasai saham Bank Bumiputera. Sedangkan Khazanah Nasional Bhd membeli saham Bank Niaga (melalui Commmerce Asset Bhd) dan Lippobank (melalui Santubong Investment BV).

Beralihnya kepemilikan saham bank-bank nasional itu, memang tak dapat dilepaskan dari maraknya penjualan aset yang dilakukan BPPN. Kala itu, bank-bank tersebut diagunkan oleh pemiliknya, para penerima dana BLBI. Status bank-bank itu pun menjadi BTO (bank take over).Bank-bank itu misalnya, BII, Danamon, Permatabank dan BCA.

Tapi kemudian, tren penjualan aset bank ke investor asing berlanjut hingga setahun terakhir. Bank Niaga, Bank NISP, Bank Buana, dan Bank Bumiputera dijual pemiliknya bukan lantaran ada kewajiban BLBI yang harus dibayar. Tapi lebih karena ada kalkulasi bisnis yang menarik.

Bank NISP, dan Bank Buana, misalnya, diharapkan lebih mencorong kiprahnya setelah berkoalisi dengan OCBC dan UOB-yang telah memiliki jaringan internasional luas di Asia Tenggara. Artinya, ada kesadaran bahwa economic size menjadi saat penting saat persaingan industri perbankan sudah sedemikian ketat.

Industri perbankan mempunyai memiliki logic of business yang unik, yaitu barrier to entry dan barrier to exit, yang amat tinggi! Tapi sayangnya, barrier to entry dibuka lebar dengan gelombang pemberian izin operasional bank saat Pakto 1988. Tak heran kalau saat itu, banyak pengusaha yang sebenarnya tak pernah berkecimpung di bisnis finansial, tiba-tiba muncul menjadi bankir.

Situasi perbankan yang sangat crowded saat itulah yang merupakan salah satu penyebab meletupnya ledakan krisis perbankan 1997. Krisis inilah membuat situasi ekonomi Indonesia mundur secara drastis. Barrier to exit dari industri perbankan yang sangat tinggi itulah antara lain yang membuat BPPN harus dibentuk untuk bank bisa keluar dari industri ini.

Hindari Krisis
Maraknya penjualan bank saat ini juga merupakan mekanisme yang wajar bagi beberapa pemilik bank untuk melakukan exit strategy dari industri ini. Dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang kuat dan sehat, sehingga Indonesia dapat terhindar dari krisis perbankan berikutnya, maka BI merumuskan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Tujuan API, adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Ini semua demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konsep API, kelak bank-bank akan terkelompokkan berdasarkan kapasitas modal dan kemampuan operasionalnya-menjadi bank internasional, bank nasional, bank dengan fokus operasional di daerah, bank yang fokus melayani ritel, atau korporasi dan sebagainya.

Secara tak langsung, bank-bank didorong untuk segera melakukan merger dan akuisisi. Lantaran ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam implementasi API, gelombang merger dan akuisisi, atau secondary offering mudah diduga, akan marak terjadi dalam waktu dekat.

Dalam situasi seperti itu, satu hal yang harus dicermati, adalah kemungkinan bakal membengkaknya angka PHK di perbankan. Logikanya, pascamerger atau akuisisi, tak mungkin satu posisi yang dulu cukup diisi dua orang, kini harus dikerumuni karyawan dalam jumlah dua, tiga atau empat kali lipat. Selain itu, tak mungkin pula satu bank memiliki dua, tiga atau bahkan empat presiden direktur.

Bom Waktu
Efek samping seperti itulah yang patut diwaspadai. Jangan sampai gelombang PHK di industri perbankan menjadi bom waktu baru yang meledakkan ekonomi nasional yang sudah beranjak pulih. Jangan sampai aturan yang dimaksudkan untuk menciptakan stabilisasi di sektor keuangan, justru merontokkan kepercayaan publik dan dunia bisnis (baik lokal maupun internasional) pada sektor perbankan-pilar utama sektor keuangan dan moneter negeri ini.

Disinilah diperlukannya strategi komunikasi yang terencana dengan rapi dan strategisyang mampu melakukan prakondisi terhadap setiap tahap implentasi API tersebut.

Pengalaman krisis 1997/1998 seharusnya menjadi pelajaran berharga. Dan yang juga perlu dipahami adalah gelombang merger di industri perbankan adalah sesuatu yang sangat wajar, dan umum terjadi di banyak negara.

Dengan strategi komunikasi yang baik,dampaknya seharusnya juga sudah harus diantisipasi sejak awal dan lebih matang. Sehingga bisa dikelola dengan baik. Setidaknya gejolak yang muncul bisa diminimalkan.

Saya yakin pemerintah sekarang jauh lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan yang terkait dengan kepentingan publik, khususnya yang menyangkut perbankan.